Koalisi Warga Sipil Antikorupsi berharap Presiden Joko Widodo ataupun Jokowi memanggil Menpan RB Tjahjo Kumolo terpaut pernyataannya yang menunjang perilaku Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) tidak penuhi panggilan Komnas HAM terpaut kasus Uji Pengetahuan Kebangsaan( TWK).

” Kami Koalisi Warga Sipil Antikorupsi menekan supaya Presiden Joko Widodo memanggil, memohon klarifikasi, serta mengevaluasi Tjahjo Kumolo atas statment polemik yang sudah dia sampaikan tadinya,” kata salah satu perwakilan koalisi yang pula Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam keterangannya, Kamis( 10/ 6/ 2021).

BACA JUGA

Wakil Pimpinan KPK Keberatan Dikira Mangkir dari Panggilan Komnas HAM

Ia mengklaim, Tjahjo wajib menguasai kalau TWK tersebut melanggar hukum, meruntuhkan HAM, serta ertolak balik dengan vonis Mahkamah Konstitusi, dan pembangkangkan atas instruksi Presiden Jokowi berita informasi terupdate setiap hari .

” Dengan melontarkan statment itu Tjahjo seolah- olah berperan selaku kuasa hukum dari Pimpinan KPK,” jelas Usman.

Ia menarangkan, bersumber pada Pasal 2 Perpres 47/ 2015 Kemenpan RB bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negeri serta reformasi birokrasi buat menolong presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negeri.

Setelah itu Pasal 3 Perpres 47/ 2015 mengendalikan guna Kemenpan RB. Baginya semestinya departemen Tjahjo mengecek proses peralihan pegawai KPK jadi ASN, bukan melontarkan kalimat- kalimat yang dikira kontra produktif.

” Bersumber pada Perpres ini sepatutnya Menpan RB mengecek keikutsertaan Kemenpan RB dalam proses peralihan ASN KPK yang tidak cocok UU 19/ 2019, bukan malah disibukkan dengan memproduksi statment polemik,” kata Usman.

Statment Tjahjo

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negeri serta Reformasi Birokrasi( Menpan RB) Tjahjo Kumolo melaporkan dukungannya terhadap perilaku pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) yang menolak muncul ke Komnas HAM terpaut permasalahan uji pengetahuan kebangsaan( TWK).

Bagi Tajhjo, tidak terdapat ikatan antara TWK yang masuk ranah kewarganegaraan dengan pelanggaran HAM semacam yang diadukan beberapa pegawai KPK.

” Kami pula menunjang KPK misalnya tidak ingin muncul di Komnas HAM. Apa urusan kewarganegaraan, itu urusan pelanggaran HAM?,” kata Tjahjo di lingkungan parlemen Senayan, Selasa( 8/ 6/ 2021).

 

Presiden Jokowi Dimohon Panggil Tjahjo Kumolo yang Dikira Bela Pimpinan KPK

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *